Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam mengusut dugaan korupsi yang menyeret nama-nama besar di ranah lembaga negara. Kali ini, sorotan publik tertuju pada pemanggilan Ahmadi Noor Supit, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
KPK Periksa Anggota BPK: Bukan Sekadar Formalitas
Pemanggilan Ahmadi Noor Supit oleh KPK bukanlah sebuah langkah biasa. Sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai anggota DPR dan kini duduk di lembaga audit negara, keterlibatannya dalam kasus korupsi tentu menjadi perhatian serius.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Supit untuk mendalami sejauh mana keterkaitannya dalam dugaan aliran dana dan proses penganggaran iklan Bank BJB yang menjadi sorotan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi guna memperkuat konstruksi perkara yang sedang diselidiki.
“Pemanggilan saksi dilakukan untuk mendalami dugaan adanya pihak-pihak yang turut mengetahui atau terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan iklan yang terindikasi sarat korupsi,” kata salah satu juru bicara KPK.
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB: Di Mana Masalahnya?
Skandal ini bermula dari dugaan penyalahgunaan anggaran promosi dan iklan Bank BJB yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dan sarat manipulasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan promosi perusahaan daerah ini diduga justru dijadikan celah untuk pengaturan proyek dan penggelontoran dana tidak sah ke sejumlah pihak.
KPK mencium adanya indikasi bahwa kegiatan iklan tersebut hanya menjadi kedok untuk mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu dengan imbal balik kepentingan politik maupun pribadi. Bank BJB sendiri merupakan lembaga keuangan milik daerah yang selama ini dikenal aktif menjalankan program promosi, baik secara regional maupun nasional.
Ahmadi Noor Supit: Dari Parlemen ke BPK
Nama Ahmadi Noor Supit bukanlah tokoh baru di panggung nasional. Sebelum menjabat di BPK, ia sempat lama menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dan dikenal aktif di bidang anggaran. Kiprahnya di dunia politik membuat keterlibatannya dalam kasus ini menjadi semakin menarik perhatian.
Meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, kehadiran Supit dalam proses pemeriksaan KPK menandakan bahwa lembaga antirasuah itu tidak segan memanggil tokoh-tokoh penting ketika dibutuhkan untuk mengungkap alur kasus secara menyeluruh.
Langkah KPK: Komitmen Tanpa Toleransi
Langkah KPK dalam mengusut kasus ini menunjukkan komitmen kuat lembaga tersebut untuk menindak semua bentuk korupsi, bahkan yang bersifat “white collar crime” dan melibatkan lembaga strategis negara. Pemeriksaan terhadap pejabat tinggi, seperti anggota BPK, mempertegas bahwa proses hukum tidak memandang posisi atau status.
KPK menyatakan akan terus menelusuri aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus iklan BJB, serta memastikan seluruh proses berjalan secara transparan. Jika ditemukan bukti kuat, bukan tidak mungkin status Supit berubah dari saksi menjadi tersangka.
Pemanggilan Ahmadi Noor Supit oleh KPK dalam kasus korupsi iklan BJB menunjukkan keseriusan dalam menelusuri jejak penyalahgunaan keuangan publik. Publik kini menanti transparansi dan ketegasan proses hukum yang akan membuka tabir kasus ini secara utuh.
