Gelombang PHK di Depan Mata: Asosiasi Hotel dan Restoran Jakarta Ajukan Solusi ke Pemerintah
Industri perhotelan dan restoran di Jakarta tengah menghadapi masa-masa kritis. Menurunnya tingkat okupansi hotel, turunnya daya beli masyarakat, serta beban operasional yang terus meningkat membuat banyak pelaku usaha berada di ambang kebangkrutan. Ancaman PHK massal pun tak terhindarkan jika tak ada intervensi segera dari pemerintah.
Dampak Berkepanjangan Pasca Pandemi
Meski pandemi COVID-19 telah dinyatakan selesai, dampaknya masih terasa dalam sektor pariwisata dan kuliner. Menurut data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, lebih dari 40% hotel dan restoran mengalami penurunan pendapatan signifikan selama semester pertama tahun 2025. Banyak di antaranya terpaksa melakukan efisiensi drastis, termasuk pengurangan jam kerja dan pembatasan tenaga kerja.
Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Irawan, dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa tren penurunan ini sudah memasuki fase kritis.
“Jika tidak ada kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam waktu dekat, kami khawatir akan terjadi PHK besar-besaran yang memengaruhi ribuan tenaga kerja di sektor ini,” ujarnya.
Solusi yang Diajukan ke Pemerintah
Melihat kondisi tersebut, PHRI DKI Jakarta telah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, antara lain:
Insentif Pajak dan Relaksasi Retribusi
PHRI meminta pengurangan pajak hotel dan restoran selama satu tahun ke depan untuk meringankan beban keuangan pelaku usaha.
Subsidi Energi dan Bahan Baku
Banyak hotel dan restoran mengeluhkan lonjakan biaya listrik dan harga bahan pangan. Bantuan subsidi dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek yang vital.
Stimulus Program Wisata Domestik
PHRI juga mengusulkan program “Wisata Lokal Bergairah” yang mendorong masyarakat untuk menginap dan makan di hotel/restoran lokal melalui subsidi harga atau cashback dari pemerintah.
Penyaluran Kredit Usaha Ringan
Perluasan akses terhadap kredit berbunga rendah untuk pelaku UMKM sektor pariwisata juga menjadi bagian dari paket usulan.
Risiko Sosial dan Ekonomi
PHK massal di sektor ini bukan hanya akan menghantam para pekerja secara individu, tapi juga akan berdampak secara luas pada perekonomian kota. Industri perhotelan dan restoran merupakan penyerap tenaga kerja informal terbesar di Jakarta, termasuk di dalamnya karyawan kontrak, pekerja harian, hingga vendor logistik.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Indah Saraswati, mengingatkan bahwa gelombang PHK bisa memperburuk angka pengangguran terbuka dan meningkatkan ketimpangan sosial.
“Dampaknya bisa menjalar ke sektor lain seperti transportasi, pertanian, dan jasa logistik. Pemerintah harus bertindak sebelum krisis ini merambat lebih jauh,” jelasnya.
Pemerintah Diminta Gerak Cepat
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ataupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, PHRI berharap aspirasi mereka akan mendapat tempat dalam pembahasan anggaran perubahan tahun ini.
Di tengah ancaman gelombang PHK, suara pelaku usaha menjadi sinyal peringatan dini. Apakah pemerintah akan mendengar dan bertindak cepat? Ataukah industri strategis ini harus menghadapi badai sendirian?
